• Semua upaya pemberantasan korupsi, akan selalu berhadapan dengan kekuatan politik bisnis atau oligarki koruptif (5/8 11:31)
  • liputan6.com
    Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, menjelaskan saat ini pemberantasan korupsi menghadapi tantangan yang semakin sulit. Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir, lembaga-lembaga antikorupsi dan hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY), digerogoti kekuatannya dengan cara mengkriminalisasi para pimpinan lembaga tersebut. (5/8 11:09)
  • Dok ICW
    Jakarta, antikorupsi.org - 17 tahun sudah Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan kontribusi kepada Indonesia dalam gerakan pemberantasan korupsi. Berbasis laporan dari masyarakat sipil dan data yang dimiliki, tidak sedikit koruptor kelas kakap yang telah di jebloskan ke bui oleh aparat penegak hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan melalui dorongan ICW. (4/8 21:20)
  • mobypicture.com
    Kuasa Hukum Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dan Koordinator Divisi Hukum Peradilan dan Monitoring Emerson Yuntho, Febionesta meminta agar Bareskrim Mabes Polri sama-sama menghormati mekanisme hukum yang berlaku, yaitu atas peristiwa hukum yang terdapat kaitannya dengan permasalahan pers. (4/8 19:33)
  • blogspot.com
    Kabareskrim Komjen Budi Waseso memastikan jika kasus yang menjerat dua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo bukanlah delik pers dan akan maju terus sesuai UU. (3/8 16:59)
  • Berita

    Dok ICW
    (4/8 21:20) Jakarta, antikorupsi.org - 17 tahun sudah Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan kontribusi kepada Indonesia dalam gerakan pemberantasan korupsi. Berbasis laporan dari masyarakat sipil dan data yang dimiliki, tidak sedikit koruptor kelas kakap yang telah di jebloskan ke bui oleh aparat penegak hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan melalui dorongan ICW. >>>

    Siaran Pers

    islamtoleran.com
    (26/6 10:11) Selasa, 23 Juni 2015 kemarin malam, melalui Sidang Paripurna, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersepakat untuk memasukkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015. Revisi UU KPK masuk daftar Rancangan Undang-Undang yang ditambahkan dalam prioritas Prolegnas 2015. >>>

    Wawancara

    suaraindependent
    (23/7 15:29) Korupsi masih menjadi isu elite di kalangan masyarakat kelas bawah. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan atas akibat dari korupsi. Padahal masyarakat merupakan korban yang akan menerima imbas secara turun temurun dari praktik korupsi. >>>

    Opini

    (5/8 11:31) Semua upaya pemberantasan korupsi, akan selalu berhadapan dengan kekuatan politik bisnis atau oligarki koruptif >>>