• tempo.co
    Pertama, pemerintah akan menerapkan tax amnesty / pengampunan pajak kepada koruptor dan pelaku tindak pidana pencucian uang. Pemberlakukan tax amnesty ini berisiko mencemarkan nama baik negara. (3/7 17:38)
  • (Jakarta-antikorupsi.org) Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima kunjungan resmi dari anggota Sekolah Staff dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri, Jum’at (3/07/2015) di sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan. Kunjungan ini dilakukan guna membangun kesepahaman serta mencari peluang kerjasama dalam agenda pemberantasan korupsi oleh Polri dan ICW. (3/7 15:02)
  • cnnindonesia.com
    Mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana membantah pernah menerima uang dari Jero Wacik, selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Waryono Karno, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Sutan menilai sejumlah saksi telah berbohong dengan menyatakan dirinya menerima uang. (2/7 18:36)
  • bisnis.com
    Akibat kurangnya penerimaan dari sektor pajak mendorong pemerintah akan memberlakukan rencana kebijakan untuk pengampunan pajak (Tax Amnesty) bagi tersangka pidana pajak. Kebijakan tersebut dinilai akan kontraproduktif sebab pengampunan pajak juga akan diperluas untuk pidana korupsi. (2/7 15:41)
  • beritasatu
    Penggunaan Pasal 27 ayat 3 yang dipakai oleh Bareskrim Mabes Polri untuk menjerat Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk merespon laporan ahli hukum pidana Romli Atmasasmita dinilai tidaklah relevan. Karena bukti yang diajukan tidak memiliki sangkut paut dengan pasal penghinaan. (2/7 15:09)
  • Berita

    (3/7 15:02) (Jakarta-antikorupsi.org) Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima kunjungan resmi dari anggota Sekolah Staff dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri, Jum’at (3/07/2015) di sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan. Kunjungan ini dilakukan guna membangun kesepahaman serta mencari peluang kerjasama dalam agenda pemberantasan korupsi oleh Polri dan ICW. >>>

    Siaran Pers

    islamtoleran.com
    (26/6 10:11) Selasa, 23 Juni 2015 kemarin malam, melalui Sidang Paripurna, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersepakat untuk memasukkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015. Revisi UU KPK masuk daftar Rancangan Undang-Undang yang ditambahkan dalam prioritas Prolegnas 2015. >>>

    Wawancara

    Dok ICW
    (30/6 15:44) Korupsi membawa dampak buruk bagi masyarakat, salah satunya dirasakan oleh buruh di Indonesia. Akibat dari praktek korup yang terjadi di penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk manipulasi penyusunan regulasi maupun aturan di internal tempat buruh bekerja. >>>

    Opini

    (30/6 16:33) Tanpa restu dari pemerintah, apa yang telah diputuskan DPR akan mentah kembali... >>>