• okezone.com
    Jaksa Yudi Kristiana terancam gugur dari seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo tak memberi izin kepada jaksa yang kini bertugas di KPK itu. (7/7 16:14)
  • Dok ICW
    (Jakarta-antikorupsi.org) Dewan Pers dalam waktu dekat akan memberikan surat rekomendasi penghentian kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Romli Atmasasmita ke Bareskrim Polri. (7/7 16:03)
  • kontan.co.id
    Pansel KPK mengumumkan 194 orang dari 611 pendaftar yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan berikutnya. Masyarakat luas dapat memberi masukan terkait rekam jejak mereka yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan panitia seleksi. (6/7 18:26)
  • jawapos
    (Jakarta-antikorupsi.org) Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memvalidasi secara teliti dan menyeluruh atas informasi yang disampaikan publik. Pansel seharusnya mengkroscek kebenaran informasi dari masyarakat, baik informasi negatif maupun positif. (6/7 15:55)
  • Selama ini database pertanahan di Indonesia tidak akurat. (6/7 14:59)
  • Berita

    Dok ICW
    (7/7 16:03) (Jakarta-antikorupsi.org) Dewan Pers dalam waktu dekat akan memberikan surat rekomendasi penghentian kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Romli Atmasasmita ke Bareskrim Polri. >>>

    Siaran Pers

    islamtoleran.com
    (26/6 10:11) Selasa, 23 Juni 2015 kemarin malam, melalui Sidang Paripurna, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersepakat untuk memasukkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015. Revisi UU KPK masuk daftar Rancangan Undang-Undang yang ditambahkan dalam prioritas Prolegnas 2015. >>>

    Wawancara

    Dok ICW
    (30/6 15:44) Korupsi membawa dampak buruk bagi masyarakat, salah satunya dirasakan oleh buruh di Indonesia. Akibat dari praktek korup yang terjadi di penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk manipulasi penyusunan regulasi maupun aturan di internal tempat buruh bekerja. >>>

    Opini

    (30/6 16:33) Tanpa restu dari pemerintah, apa yang telah diputuskan DPR akan mentah kembali... >>>