• Tanpa restu dari pemerintah, apa yang telah diputuskan DPR akan mentah kembali... (30/6 16:33)
  • Dok ICW
    Akses informasi dan data akan mudah dilakukan masyarakat melalui Open Data. Sebuah platform kebijakan yang berupaya membuka seluruh data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta yang merupakan bagian dari implementasi untuk mewujudkan Jakarta Smart City. (30/6 16:19)
  • Dok ICW
    Korupsi membawa dampak buruk bagi masyarakat, salah satunya dirasakan oleh buruh di Indonesia. Akibat dari praktek korup yang terjadi di penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk manipulasi penyusunan regulasi maupun aturan di internal tempat buruh bekerja. (30/6 15:44)
  • beritaterbaru.co.id
    Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso mengupayakan anggaran penanganan tindak pidana korupsi di jajarannya setara dengan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (29/6 17:25)
  • vivanews.com
    (Jakarta-antikorupsi.org) Motif sakit hati menjadi faktor utama Pakar hukum pidana Romli Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita melaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Bareskrim Mabes Polri dalam dugaan pencemaran nama baik. (29/6 17:18)
  • Berita

    Dok ICW
    (30/6 16:19) Akses informasi dan data akan mudah dilakukan masyarakat melalui Open Data. Sebuah platform kebijakan yang berupaya membuka seluruh data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta yang merupakan bagian dari implementasi untuk mewujudkan Jakarta Smart City. >>>

    Siaran Pers

    islamtoleran.com
    (26/6 10:11) Selasa, 23 Juni 2015 kemarin malam, melalui Sidang Paripurna, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersepakat untuk memasukkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015. Revisi UU KPK masuk daftar Rancangan Undang-Undang yang ditambahkan dalam prioritas Prolegnas 2015. >>>

    Wawancara

    Dok ICW
    (30/6 15:44) Korupsi membawa dampak buruk bagi masyarakat, salah satunya dirasakan oleh buruh di Indonesia. Akibat dari praktek korup yang terjadi di penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk manipulasi penyusunan regulasi maupun aturan di internal tempat buruh bekerja. >>>

    Opini

    (30/6 16:33) Tanpa restu dari pemerintah, apa yang telah diputuskan DPR akan mentah kembali... >>>