• mobypicture.com
    Kuasa Hukum Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dan Koordinator Divisi Hukum Peradilan dan Monitoring Emerson Yuntho, Febionesta meminta agar Bareskrim Mabes Polri sama-sama menghormati mekanisme hukum yang berlaku, yaitu atas peristiwa hukum yang terdapat kaitannya dengan permasalahan pers. (4/8 19:33)
  • blogspot.com
    Kabareskrim Komjen Budi Waseso memastikan jika kasus yang menjerat dua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo bukanlah delik pers dan akan maju terus sesuai UU. (3/8 16:59)
  • okezone.com
    Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan tujuh kejanggalan pada kandidat calon pimpinan (capim) Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Temuan ini didapatkan oleh tim penelusuran rekam jejak capim KPK 2015 dari jaringan masyarakat sipil. Sebelumnya ICW yang menjadi bagian tim ini telah mendapat kepercayaan untuk melakukan tracking dari panitia seleksi (pansel) capim KPK untuk melakukan tracking terhadap para kandidat di lapangan. (3/8 13:55)
  • okezone.com
    Belakangan ini, Bareskrim Mabes Polri sedang sibuk dengan pemeriksaan laporan pencemaran nama baik (defamasi) terhadap penggiat anti korupsi. Pada minggu ini saja, Bareskrim tercatat melakukan beberapa kali pemeriksaan. (31/7 23:26)
  • klimg.com
    Jakarta, antikorupsi.org – Fenomena bakal calon kepala daerah yang memiliki riwayat mantan narapidana dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada), menuntut masyarakat harus selektif dalam memilih kepala daerah. Situasi ini juga diperburuk dengan minimnya pendidikan politik yang dilakukan partai politik (parpol) kepada masyarakat menjelang Pilkada Desember 2015. (31/7 17:45)
  • Berita

    mobypicture.com
    (4/8 19:33) Kuasa Hukum Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dan Koordinator Divisi Hukum Peradilan dan Monitoring Emerson Yuntho, Febionesta meminta agar Bareskrim Mabes Polri sama-sama menghormati mekanisme hukum yang berlaku, yaitu atas peristiwa hukum yang terdapat kaitannya dengan permasalahan pers. >>>

    Siaran Pers

    islamtoleran.com
    (26/6 10:11) Selasa, 23 Juni 2015 kemarin malam, melalui Sidang Paripurna, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersepakat untuk memasukkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015. Revisi UU KPK masuk daftar Rancangan Undang-Undang yang ditambahkan dalam prioritas Prolegnas 2015. >>>

    Wawancara

    suaraindependent
    (23/7 15:29) Korupsi masih menjadi isu elite di kalangan masyarakat kelas bawah. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan atas akibat dari korupsi. Padahal masyarakat merupakan korban yang akan menerima imbas secara turun temurun dari praktik korupsi. >>>

    Opini

    (24/7 16:38) jika yang dipersoalkan adalah masalah jurnalistik, maka penyelesaiannya harus melalui mekanisme penyelesaian jurnalistik >>>