• radarpena
    Guna memperjelas duduk perkara keterlibatan media dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Romli Atmasasmita, penyidik Badan Reserse Kriminal Polri berencana memeriksa perwakilan Dewan Pers sebagai saksi ahli. Sementara itu, penyidik diharapkan mempertimbangkan hasil sidang etik Dewan Pers. (30/7 16:42)
  • nationalgeographic
    Para ulama Indonesia mengikuti halaqah (pertemuan) yang diprakarsai oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) bersama Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian pada Rabu, 27 Juli 2015 di Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan guna menyusun sebuah rumusan serta rekomendasi terkait gerakan antikorupsi. (30/7 16:34)
  • tempo.co
    Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri keduanya, Evi Susanti, sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. (30/7 10:00)
  • yeyenovrilia.files.wordpress.com
    Jakarta, antikorupsi.org - Faktor leadership dan komunikasi ala Jokowi yang diterapkan dalam pemerintahanya tidak cukup tanggap dalam menyelesaikan permasalahan di bidang penegakan hukum. Tidak heran jika tingkat kepuasan dan kepercayaan publik semakin merosot sejak Januari 2015, 6 bulan pasca dilantik sebagai presiden. (29/7 14:10)
  • bijak.net
    Budi Waseso meralat pernyataannya bahwa ia telah mendapat instruksi Presiden Joko Widodo dalam menangani kasus Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Taufiqurrohman Syahuri. (28/7 18:15)
  • Berita

    radarpena
    (30/7 16:42) Guna memperjelas duduk perkara keterlibatan media dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Romli Atmasasmita, penyidik Badan Reserse Kriminal Polri berencana memeriksa perwakilan Dewan Pers sebagai saksi ahli. Sementara itu, penyidik diharapkan mempertimbangkan hasil sidang etik Dewan Pers. >>>

    Siaran Pers

    islamtoleran.com
    (26/6 10:11) Selasa, 23 Juni 2015 kemarin malam, melalui Sidang Paripurna, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersepakat untuk memasukkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015. Revisi UU KPK masuk daftar Rancangan Undang-Undang yang ditambahkan dalam prioritas Prolegnas 2015. >>>

    Wawancara

    suaraindependent
    (23/7 15:29) Korupsi masih menjadi isu elite di kalangan masyarakat kelas bawah. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan atas akibat dari korupsi. Padahal masyarakat merupakan korban yang akan menerima imbas secara turun temurun dari praktik korupsi. >>>

    Opini

    (24/7 16:38) jika yang dipersoalkan adalah masalah jurnalistik, maka penyelesaiannya harus melalui mekanisme penyelesaian jurnalistik >>>