• bisnis.com
    Akibat kurangnya penerimaan dari sektor pajak mendorong pemerintah akan memberlakukan rencana kebijakan untuk pengampunan pajak (Tax Amnesty) bagi tersangka pidana pajak. Kebijakan tersebut dinilai akan kontraproduktif sebab pengampunan pajak juga akan diperluas untuk pidana korupsi. (2/7 15:41)
  • beritasatu
    Penggunaan Pasal 27 ayat 3 yang dipakai oleh Bareskrim Mabes Polri untuk menjerat Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk merespon laporan ahli hukum pidana Romli Atmasasmita dinilai tidaklah relevan. Karena bukti yang diajukan tidak memiliki sangkut paut dengan pasal penghinaan. (2/7 15:09)
  • Dok ICW
    (Jakarta-antikorupsi.org) Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri (Koreksi) menilai bahwa sebaiknya kewenangan Polri untuk menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK) dihapuskan. Untuk itulah Koreksi mengajukan uji materi Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 kepada Mahkamah Konsitusi (MK) Selasa, (1/07/2015). (2/7 14:55)
  • liputan6.com
    Kasus dugaan pencemaran dugaan nama baik Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita terus bergulir. Polisi mempergunakan pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) guna menjerat Indonesia Corruption Watch selaku pihak terlapor. (1/7 18:40)
  • fkispsibekasi.files.wordpress.com
    Gerakan buruh dikenal sebagai gerakan yang loyalis dan memiliki solidaritas yang tinggi. Hal tersebut merupakan luapan sikap perlawanan terhadap ketidakadilan dan tiadanya kesejahteraan yang mereka terima. (1/7 11:43)
  • Berita

    bisnis.com
    (2/7 15:41) Akibat kurangnya penerimaan dari sektor pajak mendorong pemerintah akan memberlakukan rencana kebijakan untuk pengampunan pajak (Tax Amnesty) bagi tersangka pidana pajak. Kebijakan tersebut dinilai akan kontraproduktif sebab pengampunan pajak juga akan diperluas untuk pidana korupsi. >>>

    Siaran Pers

    islamtoleran.com
    (26/6 10:11) Selasa, 23 Juni 2015 kemarin malam, melalui Sidang Paripurna, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersepakat untuk memasukkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015. Revisi UU KPK masuk daftar Rancangan Undang-Undang yang ditambahkan dalam prioritas Prolegnas 2015. >>>

    Wawancara

    Dok ICW
    (30/6 15:44) Korupsi membawa dampak buruk bagi masyarakat, salah satunya dirasakan oleh buruh di Indonesia. Akibat dari praktek korup yang terjadi di penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk manipulasi penyusunan regulasi maupun aturan di internal tempat buruh bekerja. >>>

    Opini

    (30/6 16:33) Tanpa restu dari pemerintah, apa yang telah diputuskan DPR akan mentah kembali... >>>